Soal CPNS

PENGETAHUAN UMUM
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah satu jawaban yang paling tepat
1. Undang‐undang pemerintah daerah yang pertama berlaku di Indonesia setelah zaman
kemerdekaan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 1945 adalah:
A. UU No. 1 tahun 1945
B. UU No. 2 tahun 1945
C. UU No. 3 tahun 1945
D. UU No. 4 tahun 1945
E. UU No. 5 tahun 1945
2. Agama dapat dilihat sebagai salah satu sumber nilai yang ada dalam masyarakat, seperti yang
dapat kita lihat dalam studi Max Weber mengenai sekte Calvinisme, yang berarti bahwa:
A. Agama satu‐satunya sumber nilai yang dipedomani masyarakat
B. Agama adalah sesuatu yang pantas dan berharga
C. Agama dapat mempengaruhi perilaku orang
D. Manusia berhasrat menguasai alam
E. Tanpa agama, gambaran tentang apa yang diinginkan tidak mungkin ada
3. Pada APBN tahun 1999/2000 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti:
1. Hibah
2. Pembayaran bungan uang
3. Pajak perdagangan internasional
4. Bagian pemerintah atas laba BUMN
Dari uraian tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ………
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 3, dan 4
C. 1, 2, dan 3
D. 2, 3 dan 4
E. 1 dan 2
4. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh:
A. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI
B. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI
C. Ir. Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI
D. Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI
E. Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang PPKI
5. Negara‐negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat mengenal doktrin politik luar negeri
yang bercirikan:
A. Democratic peace, Good Governance, Ethical Foreign policy
B. Democratic peace, Ethical Foreign policy, Humanitarian Intervention
C. Good Governance, Human Right, Humanitarian Intervention
D. Ethical Foreign policy, Good Governance, Human Right
E. Humanitarian Intervention, Democratic peace, Good Governance

Untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 17, pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan
petunjuk di bawah ini:
A. Jika jawaban 1, 2 dan 3 benar.
B. Jika jawaban 1 dan 3 benar
C. Jika jawaban 2 dan 4 benar
D. Jika jawaban hanya 4 yang benar
E. Jika jawaban semuanya benar
6. Prinsip‐prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila adalah:
1. Pemerintah berdasar atas hukum
2. Peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan legislative
3. Prinsip multi partai
4. Sistem pemerintahan parlementer
7. Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 2001, mencakup kewenangan diantaranya:
1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota
2. Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten atau
Kota
3. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya
4. Kewenangan di luar kewenangan pemerintah pusat
8. Berkaitan dengan konsep perdagangan internasional dewasa ini, Negara‐negara di dunia dibagi
berdasarkan wilayah untuk mendukung perdagangan dunia. Indonesia sebagai salah satu
Negara anggota ASEAN termasuk dalam kelompok:
1. APEC
2. NAFTA
3. AFTA
4. MEE
9. Sebagai bentuk hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU No. 32 Th. 2004, Pemerintah Pusat
memungkinkan untuk memberikan sanksi kepada daerah dalam bentuk:
1. Pembatalan pengangkatan pejabat
2. Penangguhan gaji tunjangan pejabat public
3. Penangguhan berlakunya Perda
4. Pengurangan dana alokasi khusus
10. Sikap chauvinistic bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila :
1. Kelima
2. Kedua
3. Keempat
4. Ketiga
11. Pada Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato yang
diberi Judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau biasa disebut Manifesto Politik (Manipol),
yang intinya adalah:
1. UUD 1945
2. Sosialisme Indonesia
3. Demokrasi Terpimpin
4. Ekonomi Terpimpin
12. Ciri‐ciri sistem ekonomi kapitalis, adalah:
1. Penjamin atas hak milik perseorangan
2. Pemberian kebebasan penuh
3. Persaingan bebas
4. Pembatasan peran Negara dalam aktivitas ekonomi
13. Yang termasuk peran koperasi terhadap peningkatan kemakmuran rakyat adalah:
1. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
2. Penyelenggara kehidupan ekonomi secara demokratis
3. Menciptakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
4. Menumbuhkan investor menanamkan modalnya
14. Sejak Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan Kurs, yang sebelumnya “mengikat” di era
pemerintahan Soeharto, kini kebijakan Kurs Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup
signifikan terhadap pembangunan nasional. Kebijakan Kurs yang berlaku saat ini di Indonesia
adalah ……
1. Sistem ekonomi terpimpin
2. Sistem ekonomi pasar
3. Sistem mata uang jangkar
4. Sistem Kurs mengambang
15. Tokoh yang ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah …
1. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyoningrat
2. Mr. Mohammad Yamin
3. Drs. Mohammad Hatta
4. Ir. Soekarno
16. Dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya terdapat
perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, kecuali:
1. Keadaan geografis yang berbeda
2. Agama yang berbeda
3. Latar belakang sejarah yang berbeda
4. Sistem kepercayaan yang berbeda
17. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki
dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
1. Cinta tanah air dan bangsa
2. Demokrasi atau kedaulatan rakyat
3. Masyarakat adil dan makmur
4. Kesetiakawanan social
Untuk soal nomor 18 sampai dengan nomor 39 pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan
petunjuk di bawah ini:
A. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab akibat
B. Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar tetapi keduanya tidak menunjukkan
hubungan sebab akibat
C. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah
D. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar
E. Jika pernyataan pertama dan kedua salah
18. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat diperlukan dan secara tegas terdapat
dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua.
SEBAB
Anggota DPR selama ini dipandang kurang bertanggung jawab dalam memperhatikan
kepentingan daerah.
19. Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untuk menyelesaikan semua permasalahan
hukum
SEBAB
Kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semakin
dibatasi
20. Produk Domestik Bruto (PDB) di negara‐negara sedang berkembang umumnya lebih besar dari
pada Produk Nasional Brutonya (PNB)
SEBAB
Dalam menghitung GNP dengan cara/metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap
industri/produksi.
21. Pemerintah Jepang mendorong terbentuknya BPUPKI sebagai langkah awal persiapan
kemerdekaan Indonesia
SEBAB
Jepang tidak ingin Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan pemerintah Kolonial Belanda
22. Hak asasi manusia ialah hak‐hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang
bersifat lahiriah maupun rohaniah.
SEBAB
Kebutuhan rohaniah dan lahiriah seringkali diingkari oleh Negara
23. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI
SEBAB
POLRI terkadang dilibatkan dalam tugas TNI seperti tugas perdamaian.
24. Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme
SEBAB
Politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi obyek
dan bukan sebagai subyek dalam pergolakan politik internasional
25. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada banyak daerah ditakutkan akan menimbulkan
konflik yang bersifat vertikal
SEBAB
Para kontestan pemilu disinyalir masih banyak yang menggunakan isu‐isu yang sensitif yang
dapat menimbulkan konflik SARA
26. Kekuasaan presiden tidak terbatas
SEBAB
Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai Kepala
Pemerintahan dan Kepala Negara
27. Presiden member grasi dan rehabilitasi menurut hasil amandemen kedua UUD 1945 adalah
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
SEBAB
Presiden perlu dibantu lembaga lain untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian grasi dan
rehabilitasi
28. Manajemen Kepegawaian menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menempatkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian
SEBAB
Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik di daerah
29. Pada tahun 1971 dalam KTT ASEAN II di Kualalumpur, Negara‐negara di kawasan ASEAN
menyatakan bahwa wilayahnya merupakan Zone of peace, freedom and neutrality. Keputusan
tersebut sangat tepat dalam konteks perang dingin saat itu.
SEBAB
Negara‐negara di kawasan ASEAN tak ingin mengalami penjajahan dalam bentuk apapun.
30. Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur
pengeluaran pemerintah
SEBAB
Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan merubah tingkat cadangan minimum
bank‐bank komersial
31. Penjelasan Undang‐Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di samping hukum dasar tertulis,
berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis
SEBAB
Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang berlaku di Indonesia
32. Sistem pemerintahan daerah pada zaman Presiden Soeharto masih menggunakan sistem
sentralisasi
SEBAB
Sistem sentralisasi hanya tepat digunakan dalam Negara kesatuan seperti Indonesia
33. Semua anggota DPRD memiliki kecakapan yang sama terhadap bidang tugas maupun
pengelompokan tugas.
SEBAB
Anggota DPRD harus mampu membuat rancangan peraturan daerah, mengadakan pengawasan,
mengadakan penyelidikan dan mengajukan pernyataan pendapat.
34. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa semua negara bias memetik manfaat dengan
melakukan spesialisasi
SEBAB
Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan mengapa Negara memproduksi berbagai macam
komoditi
35. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
SEBAB
Pasal 281 ayat (1) Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun.
36. Sistem nilai tukar yang digunakan Pemerintah Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998 adalah
sistem kurs mengambang terkendali
SEBAB
Sistem kurs mengambang terkendali ditentukan oleh penawaran & permintaan nilai tukar uang
sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing.
37. Koperasi di Indonesia menjadi sendi perekonomian Negara
SEBAB
Ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bergotong royong
38. Asas nonretroaktif tidak berlaku dalam hukum pidana
SEBAB
Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas
39. Di sejumlah daerah terjadi kasus pilkada yang menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan
masyarakat dalam berdemokrasi belum matang.
SEBAB
Fungsi pendidikan politik yang diperankan oleh partai politik belum berjalan efektif sebagai
akibat sistem pendidikan nasional yang tidak berbasis kompetensi